Dinas Kesehatan Prov Sulteng

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan, yang dapat dilihat pada bab ini, adalah sebagai berikut :

Sarana Kesehatan

Berikut diuraikan tentang sarana kesehatan di antaranya Puskesmas, rumah sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana Upaya Kesehatan Bersuimber Masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

1.    Puskesmas
Pada periode tahun 2002 – 2007, jumlah puskesmasm (termasuk Puskesmas Perawatan) terus meningkat dari 132 unit pada tahun 2002 menjadi 149 unit pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 161 pada tahun 2007. Pada periode tahun itu, ratio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk cenderung meningkat dari 6,24 per 100.000 penduduk pada tahun 2002 menjadi 6,72 per 100.000 penduduk pada tahun 2007.

Ini berarti pada periode tahun itu setiap 100.000 penduduk  rata-rata dilayani  oleh 6-7 unit Puskesmas. Sementara itu, bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja Puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka jumlah Puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2007 rata-rata 2,02 unit, mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu sebesar 1,91 unit per 30.000 penduduk.

Pada periode yang sama, jumlah Puskesmas Pembantu juga cenderung menurun dari 761 unit pada tahun 2002 menjadi 716 unit pada tahun 2006 dan turun sedikit menjadi 715 karena adanya peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. Sementara itu rasio Puskesmas Pembantu terhadap 100.000 penduduk juga cenderung menurun dari 35,97 per 100.000 penduduk pada tahun 2002 menjadi 29,80 per 100.000 penduduk pada tahun 2006 dan naik sedikit menjadi 29,84 pada tahun 2007. Ini berarti setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 29-30 unit Puskesmas Pembantu. Jumlah Puskesmas dan rasionya terhadap 100.000 penduduk selama tahun 2002-2007 dapat dilihat pada gambar V. 1 berikut.

Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu dan rasio Puskesmas Pembantu terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2002-2007 dapat dilihat pada Gambar V.2 berikut ini.

Berdasarkan jumlah Puskesmas dan jumlah Puskesmas Pembantu pada tahun 2002-2007, maka rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas rata-rata 5:1, artinya setiap Puskesmas rata-rata didukung oleh 4-5 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, sejak Pelita III sejumlah Puskesmas telah ditingkatkan menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan. Puskesmas perawatan ini berlokasi jauh dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta di wilayah atau pulau-pulau yang terpencil. Pada tahun 2002-2007 perkembangan jumlah Puskesmas Perawatan cenderung bertambah , yaitu dari 56 unit pada tahun 2002 dan 60 unit pada tahun 2003 menjadi 62 unit pada tahun 2004 dan 66 unit pada tahun 2005 dan turun menjadi 64 unit pada tahun 2006 dan 2007.

Terjadinya penurunan jumlah Puskesmas Perawatan ini karena adanya pembangunan rumah sakit baru di daerah pemekaran sehingga puskesmas perawatan yang dekat dengan rumah sakit tersebut dialihkan statusnya menjadi Puskesmas Non Perawatan. Perkembangan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Perawatan pada tahun 2002-2007 dapat dilihat pada Gambar V.3 berikut .

Sementara itu, jumlah Puskesmas Keliling baik puskesmas keliling kendaraan roda empat (R4 mobil) maupun puskesmas keliling perahu bermotor (PB) pada tahun 2003-2006 cenderung menurun  dari 121 unit pada tahun 2003 dan 116 unit pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 153 unit pada tahun 2005 dan menjadi 158 unit pada tahun 2006 dan 183 pada tahun 2007.

Untuk Puskesmas Keliling R-4 tercatat sebanyak 106 unit pada tahun 2003 dan 97 unit pada tahun 2004 menjadi 138 unit pada tahun 2005 dan 142 unit pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 165 pada tahun 2007, sedangkan puskesmas keliling (PB) tercatat 15 unit pada tahun 2003 dan 19 unit pada tahun 2004 dan turun menjadi 15 unit pada tahun 2005 dan naik lagi menjadi 16 unit pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 18 pada tahun 2007. Jumlah Puskesmas Keliling dan rasionya terhadap Puskesmas pada tahun tahun 2003-2007 disajikan pada Gambar V.4 berikut ini.

Rasio Puskesmas Keliling terhadap Puskesmas cenderung menurun dari 0,91 pada tahun 2003 menjadi 0,85 pada tahun 2004 dan naik menjadi 1,06 pada tahun 2005 kemudian tetap  menjadi 1,06 pada tahun 2006 dan 0,88 pada tahun 2007.

2.    Rumah Sakit
Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit  antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk.  Perkembangan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) tahun 2002-2007 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan  terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit umum (pemerintah dan swasta) pada periode tahun 2002 – 2007 cenderung meningkat yaitu dari 15 unit pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menjadi 18 unit pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 20 unit pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 22 pada tahun 2007. Selain rumah sakit, untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan perlu pula disajikan data jumlah tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2002–2004 ada kenaikan tempat tidur rumah sakit. Situasi  perkembangan jumlah tempat tidur rumah sakit secara ringkas dapat dilihat pada gambar V. 5 sebagai berikut.

Selanjutnya, untuk menggambarkan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan berikut ini disajikan rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk  yang dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan tempat tidur baik tempat tidur rumah sakit umum maupun tempat tidur rumah sakit khusus. Pada tahun 2002–2007, rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk cenderung meningkat dari 54,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2002 dan 52,6 per 100.000 penduduk pada tahun 2003 menjadi 55,2 per 100.000 penduduk pada tahun 2004 dan 59,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2005 kemudian naik lagi menjadi 66,2 per 100.000 penduduk pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 74,96 pada tahun 2007. Pada tahun 2002-2007 rata-rata setiap tempat tidur rumah sakit melayani 1.510-1901 penduduk. Jumlah tempat tidur Rumah Sakit (RS) dan rasionya per 100.000 penduduk pada tahun 2002-2007 disajikan pada gambar V.6 dibawah ini.

3.    Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan Farmasi dan alat kesehatan. Jumlah sarana produksi sediaan farmasi dan Alat Kesehatan (ALKES) tidak dapat diuraikan disini karena tidak tersedia datanya. Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut jenis tahun 2002-2006 disajikan pada gambar V.7 dibawah ini.

Di kabupaten/kota, distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah dikelola oleh unit pengelola obat, yang disebut sebagai Gudang Farmasi kabupaten/kota. Perkembangan jumlah unit pengelolan obat dan sediaan farmasi (gudang farmasi) kabupaten/kota pada tahun 2003-2007 dapat dilihat pada Gambar V.8 sebagai berikut.

4.    Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masysrakat. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), POD (Pos Obat Desa), dan sebagainya. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5(lima) program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan kedalam 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri. Pada tahun 2007 jumlah Posyandu sebanyak 2.863 buah. Jumlah posyandu ini meningkat dibandingkan jumlah Posyandu tahun 2006 yaitu 2.804 buah. Perkembangan jumlah Posyandu selama tahun 2003–2007 dapat dilihat pada Gambar V.9 berikut.

Pada tahun 2007 rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan adalah 1,71 atau rata-rata pada tiap desa/kelurahan terdapat 1-2 Posyandu. Rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan terbesar adalah kota di Palu (5) kemudian disusul Donggala (2,49) dan Tolitoli (2,46). Sedangkan yang terkecil adalah di Kabupaten Buol (1,25) dan Morowali (0,85). Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana.

Polindes ini juga dikelompokkan kedalam 4 strata atau tingkat perkembangannya yaitu Polindes Pratama. Polindes Madya, Polindes Purnama, dan Polindes Mandiri. Pada tahun 2007 jumlah Polindes sebanyak 844 buah. Rasio Polindes terhadap desa/kelurahan adalah 0,50. Rasio Polindes terhadap desa/kelurahan terbesar di kabupaten Poso (0,97) dan Banggai(0,63). Sedangkan rasio terkecil di kabupaten Parigi Moutong (0,25) dan Buol (0,34).

Pos Obat Desa (POD) merupakan wujud peran serta masyarakat  dalam hal pengobatan sederhana, terutama untuk penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat. Pos Obat Desa ini juga dikelompokkan kedalam 4 strata atau tingkat perkembangannya yaitu Pos Obat Desa Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pada tahun 2007 Rasio Pos Obat Desa terhadap desa/kelurahan adalah 0.52.

5.    Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Pendidikan tenaga kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan  dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pendididkan tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta melalui berbagai institusi pendidikan dan jenjang pendidikan. Dari seluruh institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) yang ada hanya sebagian yang menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan dalam koordinasi dan pembinaannya, yang dikelompokkan kedalam institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan institusi Diknakes non Poltekkes.

Pada tahun 2007 jumlah Poltekkes pemerintah di Sulawesi Tengah hanya 1 buah yang menyelenggarakan 3 jenis jurusan atau program studi, yaitu Keperawatan, Kebidanan, dan Kesehatan Lingkungan. Sedangkan lainnya adalah akademi yang dikelola oleh pemda (3 buah) dan swasta (2 buah) dan 2 buah akademi farmasi yang dikelola oleh swasta.

Tenaga Kesehatan

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun yang bekerja di sektor swasta perlu diketahui. Namun sampai saat ini data tenaga kesehatan baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun di sektor swasta sangat sulit diperoleh.

1. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan
Data yang diperoleh dari Subdin Bina Pengembangan Tenaga Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di seluruh Rumah Sakit (RS) di semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.907 orang. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, dan unit-unit kesehatan lainnya adalah sebanyak 4.136 orang. Dengan demikian jumlah seluruh tenaga kesehatan di provinsi sulawesi tengah pada tahun 2006 adalah 6.043 orang. Gambaran jumlah dan rasio tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Sedangkan jumlah, persentase dan rasio per 100.000 penduduk tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut.

Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk sebesar 251,55. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk sulawesi tengah dilayani oleh 251 - 252 tenaga kesehatan. Rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk menunjukkan bahwa rasio jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk terbesar adalah rasio tenaga keperawatan dan rasio bidan yaitu masing-masing sebesar 42,48 per 100.000 penduduk dan 26,61 per 100.000 penduduk.

Kabupaten dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak adalah kota Palu (28,41%) kemudian disusul kabupaten Donggala (11,50%) sedangkan yang terendah adalah di kabupaten Buol (3,92%) dan Banggai kepulauan (4,42%). Namun, jika dilihat rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, rasio tertinggi adalah kota Palu (555,01), kemudian kabupaten Poso (347,79 sedangkan yang terendah adalah Donggala 148,23 dan Parigi Moutong 156,96. Jumlah dan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk menurut kabupaten/kota tahun 2006 disajikan pada Gambar V.10 dan Gambar V.11 berikut :

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit tahun 2006 adalah sebanyak 1.907 orang. Kabupaten/kota dengan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terbanyak adalah Palu (989 orang), kemudian Tolitoli (238 orang), sedangkan yang terendah adalah Bangkep (21 orang) dan Donggala (25 orang). Rumah Sakit Bangkep dan Rumah Sakit Donggala baru operasional pada tahun 2006 sehingga jumlah tenaga kesehatannya masih jauh dari yang diharapkan.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi adalah sebanyak 3.882 orang, sedangkan yang bekerja di Institusi Diklat Diknakes dan sarana kesehatan lainnya adalah sebanyak 254 orang, Untuk jelasnya dapat dibaca pada lampiran tabel 54.

2.    Pendidikan Tenaga Kesehatan
1). Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Perkembangan jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Propinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2000/2001 mengalami perubahan, dimana status Diploma III atau jenjang pendidikan tinggi (JPTD III) berubah menjadi Politeknik Kesehatan (Poltekes).

Pada tahun 1999/2000   SPK  dikonversi menjadi Diploma III atau Jenjang Pendidikan Tinggi (JPTD III), di Sulawesi Tengah jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan sebanyak 8 institusi hal ini disebabkan karena (1) adanya kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin berkembang, sehingga memerlukan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang meningkat pula, (2) kebijakan pemerintah untuk meningkatan kualitas tenaga kesehatan yang lebih profesional, sehingga perlu dilakukan konversi dari institusi Diknakes jenjang pendidikan menengah ( JPM ) menjadi jenjang pendidikan tinggi ( JPT ), dan (3) kebutuhan jenis tenaga kesehatan yang baru, memerlukan pendirian institusi yang baru pula. Jumlah Institusi Diknakes dan kepemilikannya dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang telah dikonversi dari JPM ke JPTD sampai tahun 2002 sejumlah 6  institusi. Adapun institusi yang dikonversi adalah SPK menjadi AKPER/AKBID , SPPH  menjadi AKL.

2). Tenaga Kesehatan yang mengikuti Tugas Belajar
Dalam pembangunan kesehatan diperlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma sehat, Yang mengutamakan upaya peningkatan. pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit.

Secara umum jumlah tenaga kesehatan yang megikuti tugas belajar  dari tahun ketahun mengalami peningkatan, jumlah tenaga kesehatan terbanyak mengikuti tugas belajar adalah jenjang strata satu. Tenaga kesehatan tersebut berasal dari unit-unit kesehatan, seperti puskesmas, Rumah Sakit, Dinas kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Propinsi.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa dari tahun 2000 s.d 2006 tenaga kesehatan terbanyak mengikuti jenjang pendidikan S1 yaitu sudah mencapai 211 orang (40,81%), kemudian disusul D III sebanyak 160 orang (30,95%), S2 sebanyak 134 orang (25,91%) dan yang terendah adalah D-IV sebanyak 12 orang (2,32%). Persentase Jumlah tenaga kesehatan yang sudah mengikuti tugas belajar dari tahun 2000 s.d 2006 dapat dilihat pada Gambar V.12 berikut :

3). Distribusi Tenaga Kesehatan  menurut Jenis Tenaga

Jumlah   tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah untuk tahun 2006 sebanyak 6.043 jiwa dari 7 kategori tenaga kesehatan. Jumlah terbanyak adalah tenaga Perawat dan Bidan 4.175 (69,09%) kemudian disusul dengan tenaga medis 483 (7,99%) dan tenaga sanitasi 474 (7,84%) sedangkan yang terendah adalah tenaga gizi 134 (2,4%). Lebih jelas lihat gambar IV.11 berikut.

4). Penyebaran Tenaga Kesehatan Menurut 7 Kategori
Dalam penyajian data ketenagaan ini, tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi 7 kategori. Jumlah dan proporsi tenaga kesehatan menurut 7 kategori tersebut adalah medis 483 (9,99%), Perawat dan Bidan 4.175 (69,09%), tenaga sanitasi 474 (7,84%), kesehatan masyarakat 372 (6,16%), farmasi 241 (3,99%). tenaga teknisi medis 164(2,71%), tenaga gizi 134 (2,22%), Tenaga non medis tidak diuraikan disini karena tidak ada data yang mendukung. Gambaran secara rinci dapat dilihat pada gambar IV.12 sebagai berikut.

Pembiayaan Kesehatan

Dalam melaksanakan upaya pembangunan kesehatan diperlukan pembiayaan, baik yang bersumber dari pemerintah, maupun masyarakat termasuk swasta. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah terdiri atas (1) APBD Kesehatan meliputi APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (2) APBN Kesehatan meliputi APBN Propinsi dan kabupaten/kota termasuk pinjaman hutang luar negeri (Hibah)  DAK dan Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2007 total anggaran kesehatan untuk Sulawesi Tengah Rp.532.973.598.111.- dengan rincian APBD kjesehatan pvovinsi Rp. 56.316.584.977, APBD kesehatan kabupaten/kota Rp. 295.342.862.061.- dan Dekonsentrasi (APBN) Rp. 43.315.697.000, Tugas Pembantuan (Tuban) Rp. 41.073.993.000, Dana Alokaso Khusus (DAK) Rp. 94.883.885.973 dan Dana Hibah Rp. 2.040.575.100.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihitung anggaran kesehatan perkapita pada tahun 2007 dengan membandingkan jumlah penduduk dengan total anggaran kesehatan pada tahun 2007. Dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2007 sebesar 2.396.224 jiwa dan anggaran kesehatan pada tahun 2007 sebesar Rp.532.973.598.111.-  maka anggaran kesehatan perkapita pertahun Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2007 adalah Rp. 222.422.-, Persentase total APBD kesehatan (APBD Provinsi + APBD kabupaten/kota) terhadap total APBD (total APBD Provinsi dan total APBD Kabupaten/Kota) tidak dapat dihitung karena tidak semua kabupaten/kota menyampaikan datanya tentang total APBD Kabupaten/Kota masing-masing, tetapi laporan Perkembangan Pembangunan Kesehatan tahun 2007 di peroleh data bahwa alokasi anggaran kesehatan terhadap total APBD kabupaten/kota tahun 2007 adalah sebesar 8-12%.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa APBD Kesehatan (Propinsi + Kabupaten/kota) tahun 2007 menunjukkan 2 kali lebih besar dari pada anggaran APBN. Persentase anggaran kesehatan menurut sumbernya dapat digambarkan sebagai berikut :